Supaya nggak terkesan kontra-pembangunan, dalam hal ini tidak keluarnya izin oleh pemerintah menurut saya bisa datang dari 2 hal. Pertama karena prosedur perizinan yang memerlukan proses. Kedua masih terdapat persyaratan yang belum terpenuhi sehingga izin tidak keluar.
Lha kok iklan Meikarta sudah di mana-mana? Dan telah banyak nasabah yang inden hunian di area yang rencananya seluas 2.200 ha itu. Bagaimana dengan Amdal-nya? Belum lagi masalah air bersih, masalah banjir, dan menurut saya yang terpenting bagaimana dampak sosialnya.
Narasi pembangunanisme di Indonesia telah banyak memberikan pelajaran. Konflik vertikal-horizontal pada tahun 1973 di Tapos, juga di Cimacan pada 1987, serta konflik kapitalisme agraria yang saya teliti 2016 lalu di Desa Andulang. Saya rasa semuanya sudah cukup menjadi kenyataan sejarah yang tidak boleh terulang.
Pembangunan memang merupakan keniscayaan, begitu menurut skema pembangunanisme global. Secara agresif, efektif dan efisien, pemerintah Indonesia memang dituntut untuk terus mengejar, berlari, mengejar. Dan dalam mega proyek Meikarta, saya berusaha untuk husnudzon bahwa pemerintah dan pihak pengembang Lippo Group sudah kenyang dengan 'belajar dari sejarah'.
Pembangunan infrastruktur memang penting, dengan syarat tetap memperhatikan dampak lingkungan dan sosial-psikologis masyarakat sekitar.
Masih terngiang iklan itu, seorang anak usia SD berbinar harapan di matanya akan masa depan pembangunan ke arah yang lebih baik, progresif, humanis, menyejahterakan seluruh rakyat. Sambil berkata, "Aku ingin pindah ke Meikarta".
Baca juga:
https://m.katadata.co.id/telaah/2017/10/07/sengkarut-izin-dan-pemasaran-megaproyek-meikarta
Tidak ada komentar:
Posting Komentar