ERA PEMERINTAHAN PEMBANGUNAN

Setelah  dua tahun Presiden Jokowi menjabat, telah banyak perubahan-perubahan yang dilakukan. Pembangunan infrastruktur maupun deregulasi bidang pendidikan, sosial, ekonomi maupun politik, perlu diakui cukup banyak memberikan jalan ke arah yang lebih positif. Presiden juga masih memperingatkan bahwa pembangunan-pembangunan tersebut (khususnya di bidang infrastruktur) masih jauh tertinggal daripada yang diharapkan. Sehingga, pemerintahan mulai kembali melakukan percepatan pembangunan.

Masa pemerintahan Presiden Jokowi mungkin termasuk kali pertama yang mengadakan berbagai perombakan besar secara cepat, mulai dari tingkat birokrasi eksekutif dengan adanya reshuffle di tubuh kementerian hingga berbagai revolusi di tingkat pelayanan bidang kesehatan, sosial, pendidikan dan ekonomi.

Dalam konteks pemerintahan demokrasi di Indonesia, dimana presiden menjadi komando dari segala aktivitas pemerintah, akan sangat besar kontrol sosial kepada presiden. Publik pun dapat menilai kinerja yang dilakukan dalam pemerintahan, kemudian memberikan masukan melalui lembaga legislatif yang ada. Sehingga akan sangat besar kemungkinan melakukan berbagai kebijakan pembangunan disertai dukungan dari masyarakat.

Pemerintahan sekarang, dalam hemat penulis, dapat disebut dengan era pemerintahan pembangunan, di mana pada periode jabatan Presiden Jokowi ini sangat tepat bagi segala aktivitas pembangunan untuk dilakukan. Menyambut segala perubahan dan perkembangan zaman di dunia, Indonesia memang butuh segala perbaikan untuk dapat bersaing dan menjadi negara yang tidak gampang disepelekan. Percepatan pembangunan sejatinya bukan hanya dalam bidang infrastruktur, melainkan lebih pada perbaikan dalam wilayah yang lebih personal seperti pendidikan, kesehatan dan perbaikan ekonomi.

Pemerintahan pembangunan ditandai beberapa hal. Pertama, reformasi birokrasi dalam tubuh pemerintahan. Pembangunan akan sangat baik jika diawali dengan secara terus-menerus memperbarui kualitas sumber daya manusia di tubuh pemerintahan. Adanya reshuffle dalam tubuh pemerintahan pusat (dalam hal ini kementerian) tentu akan sangat baik karena adanya semangat yang baru dalam memberikan dukungan dan dorongan terhadap presiden. Akan tetapi, pertimbangan yang penting dalam reformasi ini yakni bukan hanya karena unsur kedekatan politik saja melainkan yang lebih penting adalah didasari pilihan rasional presiden yang khusus bagi efektvitas kinerja di pemerintahan.

Kedua, ideologi pembangunan (ideology’s of development) begitu tampak dan terasa oleh masyarakat banyak. Pembangunan seharusnya dilakukan murni hanya untuk kepentingan umum tanpa melibatkan kepentingan pribadi ataupun kelompok. Problematika program reklamasi yang belakangan ini mencuat tentu berpotensi menimbulkan kepincangan dalam pelaksanaan pembangunan itu sendiri.

Beberapa alternatif perlu dipertimbangkan khususnya dalam pelaksanaan proyek reklamasi tersebut. Alternatif tersebut bisa dilakukan dengan cara sosialisasi terlebih dahulu misalnya, sehingga akan timbul perasaan dihargai dalam diri masyarakat. Dalam ideologi pembangunan memang butuh ditanamkan akan nilai-nilai kemanusiaan, sehingga tidak lagi dianggap hanya akan memperkeruh keadaan dengan timbulnya konflik antara masyarakat dan pemerintah. Apa yang menjadi masalah kebijakan reklamasi dalam pemerintahan pembangunan selama kepemimpinan dua tahun Jokowi setidaknya perlu menjadi pelajaran bersama.

Ketiga, realisasi pemerintahan pembangunan menjadi agenda mendesak manakala dilakukan melalui pemberdayaan, terutama di bidang ekonomi. Konsep Nawacita Jokowi dalam bidang ekonomi sejatinya harus menjadi acuan bagi standar operasional pelaksanaan (SOP) dalam bidang pembangunan ekonomi. Pemberdayaan ekonomi masyarakat menengah ke bawah (midle and lower class) setidaknya harus menjadi program jangka panjang dalam bidang ekonomi pemerintah. Selain mengembalikan kekayaan negara yang bersifat Nasional, pemerintah juga perlu melakukan langkah-langkah taktis yang massif demi mengangkat derajat perekonomian masyarakat secara umum.

Apa yang dilakukan Menteri Perekonomian Sri Mulyani melalui program text amnesty atau pengampunan pajak, perlu dikembangkan ke arah penguatan sektor ekonomi mikro. Pengusaha-pengusaha di dalam Negeri dewasa ini perlu pengakuan melalui berbagai program pemerintah yang tersertifikasi. Lembaga-lembaga sertifikasi seperti LSP di bidang profesi khususnya kewirausahaan perlu digalakkan secara menyeluruh di semua daerah di Indonesia.

Dalam hal ini Kementerian Perekonomian (Kemenko) perlu menjalin relasi dengan berbagai elemen masyarakat dan kementerian lain khususnya di bidang ketenagakerjaan.

Keempat, eksistensi pemerintahan pembangunan ini sejatinya sangat cocok bagi sebuah keadaan transisi dari negara Dunia Ketiga atau negara berkembang menuju negara maju. Pembangunan, baik di sektor industri-ekonomi, pendidikan, sosial dan budaya memang butuh inovasi teknologi yang hadir dari dalam negeri, karena tidak bisa dipungkiri bahwa hadirnya teknologi untuk memperlancar aktivitas manusia memang menjadi kebutuhan di era dewasa ini. Untuk itu, diperlukan penyosialisasian di berbagai sektor masyarakat industri.

Dengan demikian, pembangunan dalam era pemerintahan Presiden Jokowi perlu mendapat dukungan dari masyarakat mulai akar hingga rumput. Pemerintahan daerah, dalam hal ini, juga ikut bertanggung jawab melaksanakan pembangunan dengan tetap mengutamakan kepentingan umum. Akan sangat disayangkan jika dalam pemerintahan pembangunan ini hanya melibatkan kelompok-kelompok sosial tertentu, karena dalam pemerintahan pembangunan harus murni berorientasi pada kepentingan bersama, yakni kepentingan warga negara Indonesia.